JAKARTA, Detik19.com — Kuasa Hukum Christo Laurenz Sanaky, SH, Vincent Suriadinata, SH.MH, Dr. Umbu Rautua, SH. M.Hum, dan Nimrod Androiha, SH tim Permohonan pengujian materil Pasal 15 ayat (2) huruf f dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hari Rabu (7/7/2021) resmi didaftarkan di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Online : 31/PAN.ONLINE/2021.
Pemohon uji materi UU Pers ini tercatat atas nama Heintje Grontson Mandagie, Hans M Kawengian dan Soegiharto Santoso.
Permohonan tersebut didaftarkan oleh Kuasa Pemohon DR. Umbu Rauta, S.H., M.Hum., Hotmaraja B. Nainggolan, S.H., Nimrod Androiha, S.H., Christo Laurenz Sanaky, S.H. dan Vincent Suriadinata, S.H., M.H. ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada pukul 12.23 Wib siang secara online, dan diterima oleh Panitera MK Muhidin.
Usai mendaftarkan uji materi UU Pers ke MK secara online, salah satu kuasa hukum pemohon Vincent Suriadinata mengatakan, pihaknya memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat memberikan tafsir konstitusional atas Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers, agar konstitusional dan memberikan batasan penafsiran supaya tidak terjadi inkonstitusionalitas.
“Pasal 15 ayat (2) huruf f harus dimaknai dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers oleh masing-masing organisasi pers. Sebab, selama ini fungsi tersebut dimaknai oleh Dewan Pers sebagai kewenangannya untuk menyusun dan menetapkan peraturan di bidang pers,” ungkap Vincent, yang juga peraih gelar Master Hukum Universitas Indonesia kepada wartawan melalui siaran pers yang dikirim ke Redaksi Rabu (7/7/2021).
Lebih lanjut Vincent menjelaskan, “Pasal 15 ayat (5) harus dimaknai Keputusan Presiden bersifat administratif sesuai usulan atau permohonan dari organisasi-organisasi pers, perusahaan-perusahaan pers dan wartawan yang terpilih melalui mekanisme kongres pers yang demokratis. Jika tidak dimaknai demikian, maka hal tersebut bertentangan dengan UUD 1945,” paparnya.
Kuasa hukum lainnya, DR. Umbu Rauta, S.H., M.Hum. mengatakan, pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers merupakan upaya hukum yang dijamin secara konstitusional, dalam rangka mengupayakan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.
“Dalam hal ini Pemohon yang menjalankan profesi sebagai wartawan, dan terlibat dalam organisasi pers. Selama ini, Pemohon merasa, bahwa pewujudnyataan Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers, tidak sesuai dengan hakikat dan semangat penormaan dalam pembentukan UU. Oleh karenanya, Pemohon melalui Kuasa Hukum memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberi tafsir konstitusional, yang mengikat bagi pihak terkait, dalam hal ini Dewan Pers dan Presiden,” paparnya
Di tempat terpisah, salah satu pemohon, Soegiharto Santoso mengatakan, dirinya berharap uji materi ini bisa meluruskan kesalahan penerapan UU Pers.
Sementara pemohon lainnya, Hence Mandagi mengungkapkan, uji materil UU Pers ini bertujuan untuk mengembalikan kewenangan organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers.
“Jika uji materi ini dikabulkan, maka setidaknya keikutsertaan kawan-kawan wartawan di acara Mubes Pers dan Kongres Pers tidaklah sia-sia,” ujar Mandagi, yang juga menjabat Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Indonesia.
Sementara, Hans Kawengian, selaku pemohon juga berharap, agar upaya yang dilakukan ini (uji materi UU Pers) bisa menyelesaikan persoalan diskriminasi dan ketidakadilan yang diterima wartawan, media, maupun organisasi pers non konstituen Dewan Pers, Harapannya. ( UMAR/Rls )
