Yang membuat lambat penentuan koalisi dan bertambah dan berkurang anggota koalisi Partai dalam mengusung Capres dan Wapres karena alasan dana logistik yang sampai sekarang belum secure. Itu anggaran tidak sedikit. Pengusung pasangan Pilpres harus menanggung biaya saksi pada setiap titik TPS. Bayangin aja, pada pemilu 2024 tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 823.220 titik. Jumlah tersebut terdiri dari 820.161 TPS dalam negeri dan 3.059 TPS luar negeri.
Kalau dari 823.220 TPS itu perlu dua orang saksi dari pasangan Pilpres. Anggaran setiap TPS untuk saksi Rp. 2 juta, itu aja udah Rp 1,65 triliun. Kalau dua putaran Pemilu maka anggarannya dua kali lipa yaitu jadi Rp. 3,29 triliun. Belum lagi dana kampanye yang meliputi : biaya transfortasi dan akomodasi kampanye, biaya alat dan sanara kampanye, anggaran relawan dan lain lain. Untuk menjangkau target pemilih sebanyak 204 juta orang. Sedikitnya anggaran per target pemilih Rp. 50.000. Itu aja udah Rp. 10 triliun.
Nah yang saya dengar cerita bisik bisik. Partai pengusung Capres harus menanggung dana kampanye dan cawapres menanggug biaya saksi TPS. Kalau berdasarkan hitungan kasar tersebut diatas, sebesar Rp. 10 triliun berasal dari Pengusung Capres. Sementara cawapres menyediakan anggaran saksi TPS sebesar Rp. 3,2 triliun.
Bagi PDIP partai kader, anggaran sebesar itu tidak ada masalah. Karena partai kader punya ikatan militan dengan akar rumput. Mereka bersedia gotong royong. Apalagi mereka ruling party. Pastilah kadernya tidak bokek. Kalau berdasarkan data anggota PDIP yang masuk daftar KPU sebagai caleg sebanyak kurang lebih 500.000. Masing masing caleg sumbang Rp. 20 juta, itu udah Rp. 10 triliun. Jadi engga ada masalah anggaran Kampanye. Tinggal untuk Wapres, ya harus cari calon yang bawa duit untuk anggara saksi TPS. Kalau engga bawa duit, ya mending PDIP pakai kader nya sendiri.
Kalau sampai kini belum ada koalisi dan pasangan capres yang solid, itu bukan karena politik tetapi karena uang. Misal PKS belum resmi dukung Cak Imin, karena mereka belum dapatkan kepastian sumber dana TPS. Maklum PKS dua periode jadi oposisi. Mereka bokek. Nasdem yang ajak Cak Imin koalisi baru dapat janji doang dari penyandang dana. Dan boss wait and see sekarang gara gara Cak Imin dipanggil KPK. Prabowo belum tentukan cawapres, karena Golkar belum pastikan sumber dana kampanye. Yang jelas PS engga mau keluar uang lagi. Pengalaman berkali kali kalah udah tekor habis. PS berharap mesin relawan juga berperan cari dana sumbangan kampanye, itupun belum pasti.
Makanya saran saya, mending buat UU agar Pilpres itu setiap pasangan capres dan wapres dapat dana kampanye dari APBN. Jadi partai bisa mandiri dan bebas menentukan pasangan capres tanpa harus deal dengan pengusaha. (red)
