PEKANBARU, Detik19.com — Setiap perkembangan kasus atas penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan korupsi Jembatan Waterfront City disampaikan, nama mantan Kadis PUPR Kampar Indra Pomi Nasution otomatis terangkat.
Karena Indra Pomi dituding punya andil terkait dugaan kasus korupsi penyimpangan di anggaran Waterfront City Bangkinang.
Hasil investigasi di lapangan menyebutkan, dalam sebuah pertemuan, Jefry Noer memperkenalkan Indra Pomi kepada Firjan Taufa selaku marketing dari perusahaan itu. Jefry Noer kala itu menyampaikan, PT Wika akan kembali mengikuti lelang proyek jembatan tersebut, dan meminta kepada Indra Pomi untuk membantunya.
Proyek infrastuktur ini sempat terhenti selama setahun, dan dilanjutkan kembali pada tahun 2015-2016 dengan nilai pagu anggaran Rp131 miliar.
Pada awal proses pelaksanaan pelelangan bulan Maret 2015 bertempat lantai 5 Hotel Tiga Dara Desa Kubang Raya, Kecamatan Siak Hulu, Kampar. Saat itu Indra Pomi dipanggil Bupati Kampar Jefry Noer.
Masih di bulan Maret 2015, Indra Pomi memanggil Fauzi selaku Ketua Pokja II, memberikan perintah untuk mengawal dan memenangkan perusahaan milik pemerintah itu dalam lelang pekerjaan pembangunan jembatan Waterfront City Multiyears Contract (MYC) Kabupaten Kampar APBD Tahun Anggaran 2015-2016.
Atas perintah itu, saksi Fauzi menyanggupinya. Perusahaan yang dimaksud akhirnya ditetapkan sebagai pemenang lelang pada 25 Mei 2015 dengan total nilai pembangunan Rp122 miliar.
Setelah lelang, sekitar Juni 2015, Afrudin Amga selaku KPA jembatan Water Front City menerima uang Rp10 juta darib PT Wika. Uang juga mengalir ke Fauzi selaku Ketua Pokja II, ia menerima jatah Rp100 juta melalui Firjan Taufa tahun 2015.
Uang itu diberikan dalam tiga tahap, September 2015 sebesar Rp75 juta. Pada bulan yang sama di Pekanbaru masing-masing Rp20 juta dan Rp5 juta. Uang ini sebagai ucapan terima kasih telah memenangkan PT Wika.
Selanjutnya, dilakukan penandatangan nota kesepatan antara Jefry Noer selaku Bupati Kampar dengan DPRD Kampar, yang terdiri dari Ahmad Fikri, Sunardi, Muhammad Faisal dan Ramadhan tentang Pengikat Dana Anggaran Kegiatan Jamak untuk Pembangunan Waterfront City.
Setelah itu, pihak perusahaan menyerahkan sejumlah uang kepada pimpinan DPRD Kampar pada Juni 2015. Uang ini, diserahkan Firjan Taufan kepada Indra Pomi Nasution sebesar 20.000 Dolar Amerika di depan Hotel Pangeran, Pekanbaru.
Selanjutnya uang itu diberikan Indra Pomi kepada Wakil DPRD Kampar, Ramadhan di Jalan Arifin Achmad-Simpang Jalan Rambutan untuk anggota dewan. Namun uang itu dipergunakan untuk kepentingan pribadi Ramadhan.
Setelah menerima uang muka 15 persen atau niliai bersih Rp15,5 miliar, pihak PT Wika melalui Firjan Taufa dan atas sepengetahuan terdakwa I Ketut menyerahkan uang kepada Jefry Noer sebesar 25.000 Dolar Amerika. Penyerahan uang ini, di kediaman Bupati Kampar di Pekanbaru pada Juli 2015.
Berselang dua pekan, PT Wika kembali menyerahkan uang 50.000 Dolar Amerika kepada Jefry Noer lewat Indra Pomi di Pekanbaru. Pada Agustus 2015, Jefry Noer kembali menerima uang dalam bentuk pecahan rupiah sebesar Rp100 juta di Purna MTQ, Jalan Jendral Sudirman, Pekanbaru dan 35.000 dolar amerika menjelang perayaan Idul Fitri 2015.
Selain pemberian uang kepada mantan Bupati Kampar, PT Wika melalui terdakwa Adnan juga menyerahkan uang Rp10 juta untuk Firman Wahyudi selaku anggota DPRD Kampar periode 2014-2019.
Pada bulan September-Oktober 2016 atau setelah pencairan termin VI untuk PT Wika, Indra Pomi melalui sopirnya Heru menerima Rp100 juta dari perusahaan untuk diberikan kepada Kholidah selaku Kepala BPKAD Kampar.
Uang itu sebagai pengganti uang Kholidah yang telah menalangi untuk keperluan pribadi Ketua DPRD Kampar, Ahmad Fikri.
Kemudian terdakwa Adnan, juga menerima uang dari PT Wika sebesar Rp394 juta dalam kurun waktu 2015-2016. Pemberian uang melalui Bayu Cahya dan Firjan Taufik atas pengetahuan terdakwa I Ketut Suarbawa yang diserahkan secara bertahap setiap bulan untuk kepentingan Adnan
Kemudian saksi Fahrizal Efendi menerima uang sebesar Rp 25 jt melalui Bayu Cahya dan firjan Taufit secara bertahap juga atas pengetahuan I Ketut suarbawa
Atas perbuatannya terdakwa Adnan dan I Ketut Suarbawa disangkakan telah melanggar pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU Tipikor Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau ke dua pasal 3 Jo pasal 18 UU Tipikor Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP
Diberitahukan JPU KPK, perbuatan terdakwa Adnan dan satu Ketut Suarbawa bersama sama dengan Jefri noer, Indra Pomi Nst, dan Firjan Taufa bertentangan dengan pasal 5, pasal 6, pasal 18 ayat 4 dan 5, pasal 19 ayat 4, pasal 56 ayat 10, pasal 66 ayat 3 dan pasal 95 ayat 4 peraturan presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemrintah
Perbuatan mereka dinilai telah turut memperkaya Adnan sebesar Rp 394,6 juta, Fahrizal Efendi Rp 25 juta, Afrudin Amga Rp10 juta, Fauzi Rp100 juta, Jefri Noer sebesar 110.000 dolar Amerika dan Rp100 juta, Ramadhan Rp20.000 dolar Amerika, Firman Wahyudi Rp10 juta, serta PT Wika Sebesar Rp 47.646 Miliar
Akibat perbuatan itu negara dirugikan sebesar Rp 50.016 Miliar, ***
