Terkait Masallah di PT Jatim Jaya Perkasa ( PT JJP ) tidak Hargai Pemerintah Daerah, Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong didampingi Wakil Bupati H.Sulaiman, SS. MH Bentuk Team khusus
BAGANSIAPI API, Detik19.com — Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong minta Dinas Terkait kumpulkan data dan bukti-bukti PT.Jatim Jaya Perkasa (PT.JJP), hal itu disampaikannya dihadapan Aliansi Mahasiswa dan Toko Masyarakat, Humas PT.JJP, Dinas DLH, BPN, Bagian Pertanahan Kantor Bupat Rokan Hilir,Tokoh Masyarakat Kubu dan Pekaitan yang saat itu menghadiri undangan Bupati Rokan Hilir di Ruang Rapat Lt.4 BPKD Jl.Merdeka dengan acara Rapat Tindak Lanjut Demonstrasi Aliansi Mahasiswa dan masyarakat terhadap PT.JJP. Jumat 23/07/2021.
Humas PT.JJP menyerahkan semua data perkebunannya maupun perizinan kepada Pemda Rohil dan Dinas terkait semoga secepatnya kumpulkan data surati menteri kehutanan dan secepatnya kita bentuk Tim Khusus kita turunkan dan tinjau PT.JJP dilapangan supaya kita tau apa sebenarnya yang terjadi dan kita juga minta masyarakat kumpulkan semua data tanah sampaikan kepada kami…
Dengan beredarnya Video Demontrasi Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat itu dimedsos bupati juga menyarankan kepada pihak PT.JJP jangan main kekerasan kita sarankan kalau ada mahasiswa dan masyarakat yang datang jangan diusir apa salahnya dilayani dengan baik, ditanya baik-baik kalau perlu perusahaan sediakan mereka air minum katanya sambil tersenyum maksudnya biar semua urusan bisa didudukkan dengan baik-baik kata Bupati.
Bupati mengakui mengenai PT.JJP sudah banyak laporan masuk kepada kami sehingga hal ini harus kita cek baik pembuangan limbah PKS nya gimana, dan dibuang kemana jangan sampai Pemukiman Masyarakat berdampak banjir dan tercemar, semuanya harus kita cek makanya kami perlu data.
Pihak Perusahaan jangan Arogan tolong perhatikan Masyarakat tempatan kami juga akan mengatur dengan Perda 80 dan 20 % dengan ketentuan 80% Masyarakat tempatan dan 20 % orang luar.
Jadi kami mau Perusahan menunjukkan data, jangan hanya Humas dari Perusahaan aja yang datang Menghadiri Undangan kami, itu namanya tidak menghargai kami sebagai Pemerintah Daerah, Perusahaan harus berikan data kepada kami mengenai izin, luas wilayahnya, jumlah tenaga kerjanya berapa orang dan orang mana misalnya Satpam berapa orang dan penduduk mana, Bupati sambil melihat dan mengamati video viral aksi aliansi mahasiswa dan masyarakat itu.
Untuk lebih jelasnya Bupati juga minta penjelasan dari mahasiswa dan masyarakat juga kepada Tapem ukur lahan itu berapa luas izin HGUnya, berapa plasmanya, kanalnya harus dibenteng jangan air melimpah ke pemungkiman Masyarakat. serta meminta paparan dari pihak tokoh masyarakat yang hadir. Salah seorang Masyarakat sdr Zulkifli menjelaskan bahwa ada plasma untuk enam kepenghuluan yang ada di kecamatan Pekaitan pertama Kep.Pedamaran 150 KK, Kep.Pekaitan 100 KK, Kep.Suak Air Hitam 100 Kep. Kep. Sungai Besar 150 Kep. KEP. Suak Temenggung 50 KK, Kep.Teluk Bano Dua 50 KK Sisanya, semuanya berjumlah 600 KK, pembayaranya Rp 300.000 /KK dibayar terkadang 2 bulan sekali itu pun di potong koperasi.
Permasalah yang muncul tuntutan mahasiswa itu adanya di wilayah Kep.Teluk Bano Dua yang mana berdasarkan Pelepasan Kawasan Hutan yang di keluarkan Menteri Kehutanan tahun 1998 itu hanya untuk di Kep Sungai Besar dan Kep.Pedamaran tidak termasuk Kep Teluk Bano Dua tapi ternyata sampai HGU nya kewilayah Teluk Bano Dua ini lah yang sekarang terjadi permasalahan dimana lahan-lahan itu sebelumnya sudah diolah oleh masyarakat. bahwa ada lahan masyarakat yang sudah ditanam di cabut oleh pihak PT.JJP kemudian mereka tanam kembali untuk di kuasai oleh PT.JJP. jadi jika Masyarakat yang nyalinya kuat mereka tidak lanjutkan tapi bagi yang lemah lahannya di kuasai lagi bahkan pernah rumah masyarakat di hancurkan oleh PT.JJP. ditegaskan oleh sdr Zulkifli.
Sebelum ditutup Rapat Wakil bupati Rokan Hilir H.Sulaiman,SS.MH juga ikut menegaskan kepada pihak PT.JJP bahwa sungguh kesan yang tidak enak bahwa pihak Perusahaan PT.JJP yang hadir hanya Humas jadi sangat tidak menghargai Undangan kami sebagai Pemeritah Daerah.”jadi untuk yang akan datang jangan lagi seperti ini kalau tidak bisa menghargai kami sebagai Pemerintah Daerah kami juga bisa bersikap demikian. Tegasnya…
( D. Siahaan )….
