Editor : Umar
Sumber : Rilis
Terkait Kerjasama Media di DPRD Kampar, Tebang Pilih Dan Pergub Setengah Hati Diberlakukan.
KAMPAR, Detik19.com — Berdalih anggaran kerjasama media di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kampar tidak mencukupi, tebang pilih orderan kerjasama media terjadi. Nilai adv berkurang, peraturan gubernur (pergub) setengah hatipun diberlakukan
Mencuatnya pergub setengah hati yang diberlakukan di DPRD Kampar berawal dari pembagian orderan kerjasama media tahun 2022 di DPRD Kampar yang berlangsung sejak Selasa (5/4), dimana orderan kerjasama media langsung berurusan dengan Kabag Umum, yang sekaligus sebagai pejabat pelaksanan teknis kegiatan, Jupri Nur, SH .
Ternyata dalam pembagian orderan kerjasama media yang ditangani langsung oleh kabag umum, disinyalir terjadi petak umpet. Betapa tidak,
pembagian orderan kerjasama tidak merata alias tebang pilih. Selain itu juga nilai advertorial yang dulunya Rp 2.500.000 per advertorial untuk media online, turun drastis menjadi Rp 500.000 per advertorial (adv), dan setiap wartawan/biro Kampar mendapat 2 adv dengan nilai total Rp 1.000.000 ., sementara untuk cetak tetap diposisi Rp 5.000.000 per advertorial.
Menurut Kabag Umum, Jupri Nur kepada media ini Rabu (6/4) diruang kerjanya mengakui anggaran publikasi untuk media online tidak cukup dan jumlah media online mencapai 180 media, Untuk itu kita mengambil kebijakan setiap media mendapat jatah 2 adv saja, jelas kabag. Namun besarnya dana publikasi media tersebut Tidak di jelaskan, sehingga kuat dugaan ada yang ditutupi,
Sayangnya lagi SK Forum Wartawan Legislatif (FWL) DPRD Kab Kampar diduga tidak berpungsi Alias pakum, dia sia dilantik Ketua DPRD Kab Kampar M Faisal, ST pada tahun 2021 silam,
Namum apa yang disampaikan Jupri Nur dibantah tegas salah seoarang wartawan yang tidak mau disebut namanya. Kalau dibilang pak kabag, dana publikasi media kurang itu “BOHONG”,. Yang jelas pembagian dana publikasi media dalam bentuk advertorial di DPRD Kampar tidak merata dan disinyalir ada tebang pilih dan itu dapat kita buktikan, jelasnya.
Bahkan kata sumber, kita dapat buktikan ada media yang dapat 3 atau 4 adv dan bahkan lebih . Belum lagi salah satu organisasi pers jatahnya lebih besar dari rekan-rekan media lainnya dan itu sudah berlangsung sebelum sama pak kabag, Jupri.
Lebih lanjut disampaikan, masa Fitra jauh lebih bagus tidak ribut kita dapat menikmatinya, per adv Rp 2.500.000 kalaupun ada yang lebih dari kita itu wajar saja dan kita maklum tidak sampai ribut.
Bukan seperti sekarang ini, anggaran hanya Rp 500.000/adv dapat 2 pula, nilai Rp1.000.000 potong pajak dan lain-lainnya, kalau pak kabag bilang kepada setiap wartawan hanya dapat 2 adv saja, kenyataannya apa ?
Belum lagi, kabar angin yang berembus, katanya mau diberlakukan pergub , nyatanya apa lebih para dan membuat wartawan yang menjalin kerjasama di DPRD kampar bisa mati suri. Kalau diberlakuakn pergun seperti yang di DPRD Riau , 1 adv Rp 585.000 dan setiap media yang lolos mendapat 10 adv masih terbantu.
Di DPRD Kampar, pergubnya setengah hati. Kenapa saya katakan begitu, per adv hanya Rp 500.000 setiap media mendapat 2 berarti Rp 1.000.000 per media, bagaimana biro yang diluar Kampar.
Kalau mau sedikit ngencang barulah ditambah mereka, selama kita menjalin kerjasama media di beberapa daerah kabupaten di Riau, hanya di DPRD Kamparlah yang terparah hanya mendapat Rp 1.000.000,- belum lagi potong pajak dan lainnya, tegasnya .
